Oleh JANNES EUDES WAWA
Menjelang akhir Februari 2026, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) melakukan langkah mengejutkan. Mengimpor mobil pikap utuh dari India dalam jumlah banyak untuk Koperasi Merah Putih. Berita tersebut membuat kita tercekik nyaris kehabisan napas. Setelah sekian puluh tahun baru kali ini terdengar lagi kabar Indonesia mengimpor mobil. Jumlahnya pun tidak main-main: 105.000 unit.
Kabar ini seketika langsung memicu amarah semua orang di negeri ini. Mereka ramai-ramai memprotes kebijakan itu dan mendesak pemerintah membatalkan. Alasannya industri pikap nasional telah berpengalaman lebih dari 50 tahun dalam memproduksi dan memasok kendaraan untuk berbagai sektor, seperti logistik hingga pertambangan.
Presiden Direktur PT Cahaya Sakti Motor sekaligus Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia Anton Kemal Tasli Kumonty, mengatakan, kapasitas industri dalam negeri tidak hanya terbatas pada perakitan kendaraan, tetapi juga mencakup dukungan layanan purnajual yang telah mapan. “Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam menjamin keberlanjutan operasional kendaraan niaga di lapangan,” jelasnya, (Kompas 24/2/2026).
Tidak kurang Wakil Ketua DPR Dr Sufmi Dasco Ahmad yang juga Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Gerindra pun mendesak penundaan impor 105.000 unit mobil pikap ini. “Saya sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk menunda dulu rencana tersebut,” kata Dasco di Kompleks DPR RI di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Detail rencana impor kendaraan niaga untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Dasco berjanji, akan membahas lebih lanjut setelah Presiden kembali ke Indonesia. ”Tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri,” katanya tegas.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota berjanji akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang menunda impor pikap dari India. ”Kami ikutin, manut saja. Apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao.
Bertolak Belakang
Namun sehari setelahnya tersiar lagi berita ternyata PT Agrinas Pangan Nusantara telah membayar uang muka 30 persen. Malah, 1.200 unit sudah tiba di Indonesia. Sungguh ajaib. Impor tersebut bukan lagi masih rencana melainkan sudah tereksekusi.
Joao beralasan pengadaan mobil untuk kebutuhan Koperasi Merah Putih melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dalam inpres itu sejumlah pejabat Lembaga dan Kementerian ditunjuk untuk memperkuat ekonomi di Tingkat desa/kelurahan melalui pembentukan dan pengembangan 80.000 koperasi.
Akan tetapi, benarkah Inpres ini juga mendorong pengadaan barang melalui impor?
Apakah kebutuhan kendaraan untuk Koperasi Merah Putih sudah begitu mendesak sehingga pengadaannya tidak bisa menunggu produksi dalam negeri? Bukankah impor kendaraan ini bertolak belakang dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang selalu mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional?
Impor 105.000 unit itu terdiri dari 35.000 mobil pikap (4×4) dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Sisanya berupa 35.000 unit mobil pikap (4×4) produksi Mahindra & Mahindra Ltd. Pilihan ini menurut Joao karena harganya lebih murah dibanding kendaraan sejenis produksi di dalam negeri. Namun demikian, langkah ini justru seolah menampat muka kita sendiri. Justru menilai diri lebih lebih rendah dari yang mungkin sebenarnya.
“Orang Sakti”
Kalau menelurusi kabar ini sesungguhnya timbul pertanyaan mengapa Agrinas berani mengimpor kendaraan itu dan mengabaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto ingin menggerakkan industri dalam negeri, termasuk industri otomotif? Mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mendapatkan hak Istimewa tersebut? Adakah “orang kuat” atau “orang sakti” di balik manuver tersebut?
Jawabannya terletak pada diri Joao Angelo De Sousa Mota. Putra kelahiran Timor-Timor (kini Timor Leste) sudah cukup lama bersahabat dengan Presiden Prabowo Subianto. Setelah Timor Timur Merdeka, Joao memilih Indonesia dan menetap di Kupang menekuni sejumlah bisnis di bidang konstruksi, pertanian, peternakan dan industri kreatif.
Sejak Februari 2025 mendapatkan kepercayaan sebagai Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor 32/BMU/02.2025 tanggal 10 Februari 2025. Namun, pada pertengahan Agustus 2025, tiba-tiba Joao ngambek. Dia menggelar jumpa pers di Jakarta mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan dirut perusahaan tersebut. Ngambek itu sungguh menggegerkan.
Joao mengungkapkan setelah enam bulan menjabat, tepatnya pada 11 Agustus 2025 dirinya tidak mendapatkan dukungan optimal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan para pembantu Presiden dalam menjalankan program kerja perseroran. Dia kecewa dengan pihak Danatara yang tidak memberikan sense of crisis atas pangan. Programnya tidak mendapatkan persetujuan apa pun. Joao mengeluhkan birokrasi dalam Danantara.
Dia juga mengaku malu sudah enam bulan bergaji besar, tetapi tidak bisa bekerja apa-apa untuk mewujudkan swasembada pangan seperti keinginan Presiden. Padahal target pemerintah swasembada pangan begitu besar gemanya. Agrinas Pangan belum berbuat apa-apa. Ia kemudian memilih mundur.
“Saya selaku Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara menyampaikan bahwa pada hari ini, 11 Agustus 2025, kami telah mengajukan pengunduran diri yang diserahkan kepada Danantara pada siang hari ini,” kata Joao Mota yang juga mengaku rumitnya bekerja di Agrinas di bawah Danantara.
Gerak Cepat
Sikap Joao itu mendapat pujian dari banyak pihak. Tidak sedikit warga memberikan apresiasi atas keberaniannya dengan memilih mundur. Mirip seperti pejabat-pejabat dan elit politik di Jepang.
Namun, sepertinya pernyataan tersebut hanya sesumbar, ngambek doang. Mungkin juga ingin membuat tekanan. Terbukti, hingga kini Joao tetap menjadi Dirut Agrinas Pangan Nusantara. Apakah pengunduran diri itu tidak mendapatkan persetujuan? Semuanya tidak ada yang tahu. Joao pun tidak melakukan jumpa pers lagi seperti saat dirinya mengumumkan pengunduran diri. Semuanya senyap.
Setelah berita pengunduran diri tersebut nyaris tidak ada lagi kabar tentang Agrinas. Ngambek itu sepertinya membuat suasana berubah total. Agrinas mendapatkan penugasan untuk mengurus Koperasi Merah Putih, termasuk pengadaan kendaraan operasional. Termasuk boleh mengimpor 105.000 unit kendaraan tersebut. Sungguh Istimewa!
Seketika Joao langsung tancap gas. Bekerja luar biasa. Bekerja sangat cepat. Memilih mengimpor dari India. Saat berita baru heboh di dalam negeri, ternyata Agrinas sudah membayar uang dimuka 30 persen.
Katanya kebutuhan mendesak petani dan koperasi. “Harga pikap double cabin di dalam negeri saat ini bisa mencapai Rp 528 juta per unit. Angka tersebut tidak rasional jika dikaitkan dengan kebutuhan operasional petani dan koperasi desa,” ungkap Joao, (CNN Indonesia 25/2/2026).
Gerak cepat ini malah membingungkan. Timbul tanda tanya besar. Bagaimana proses dan mekanisme yang terjadi dalam keputusan mengimpor mobil 105.000 unit itu? Apakah melalui tender atau e-katalog seperti yang pernah terjadi dalam proyek pengadaan laptop chromebook?
Dari mana Agrinas mendapatkan uang muka 30 persen atau sekitar Rp 7,3 triliun? Apakah dari APBN? Kalau dari APBN, mengapa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diam saja?
Kalau bukan melalui APBN, apakah Agrinas mendapat suntikan dana dari Danantara? Apabila melalui Danantara, mengapa proses pencairan dana untuk uang muka terjadi begitu mudah dan cepat? Masih banyak pertanyaan terhadap transaksi ini.
Jangan Lewatkan!!!
Impor 105.000 Mobil Pikap, Agrinas Kangkangi Presiden Prabowo
