Penulis: Redaksi

JAKARTA, BLALAK– Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka,  putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Fakta ini menunjukan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran public bahwa telah telah intervensi kekuasaan dalam meloloskan Gibran sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. “Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” kata pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya,…

JAKARTA, BLALAK– Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat. Akan tetapi, krisis konstitusi tersebut belum sepenuhnya terpulihkan. Pengamat Politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis TS Wahidin yang dihubungi di Jakarta, Rabu (8/11/2023) mengatakan, putusan MKMK menegaskan bahwa telah terjadi intervensi terhadap proses kandidasi dalam Pemilu 2024. Hal itu terjadi melalui pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap jalannya pemilu yang fair dan bermartabat, menurut dia, perlu sejumlah langkah korektif. Pertama, yakni Anwar Usman harus mundur sebagai hakim MK. “Secara…

JAKARTA, BLALAK– Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai Gibran Rakabuming Raka yang tetap maju di Pilpres 2024 usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menunjukkan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo sudah terlena dengan kekuasaan. “Sebenarnya ini menunjukkan preseden. Jokowi sekeluarga terlalu terlena, karena mereka menjadi Walikota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dua tahun, Presiden dua periode. Memang kekuasaan itu melenakan, meninabobokan,” kata Ridho Al-Hamdi saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/11). Menurut dia, benteng terakhir dari politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik adalah sanksi sosial. Hal Itu dapat diberikan rakyat kepada pihak yang mendapat manfaat…