Penulis: Redaksi

JAKARTA, BLALAK—Pernyataan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri tentang sikap penguasa saat ini ingin seperti penguasa di masa Orde Baru perlu menjadi perhatian bersama. Pernyataan itu juga menandakan kondisi bangsa ini sedang dalam bahaya, sebab ada upaya sistematis menghancurkan demokrasi melalui jalur konstitusi. “Saya menilai pernyataan Megawati itu sebagai respon atas kondisi politik terkini. Pidato tersebut menyiratkan kekecewaan, kegelisahan dan tanggung jawab moral terhadap kondisi demokrasi kita yang terpuruk. Ini peringatan dini bagi kita setelah melihat kejadian belakangan ini,” kata Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Akibat…

JAKARTA, BLALAK — Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai para capres-cawapres akan memanfaatkan masa kampenye ini untuk menegaskan isu-isu yang menjadi kekuatan. Isu ini menjadi gimik politik sekaligus alat untuk menaikkan elektabilitas dan branding yang kemudian menjadi identitas politik. “Kalau menurut saya ini style masing-masing capres-cawapres. Isu-isu yang mereka bangun dan bawa ya sesuai dengan tema,” kata Herry Mendrofa di Jakarta, Rabu (29/11/2023). Sempurnakan Kendati demikian, yang terpenting dalam narasi kampanye program setiap paslon adalah substansi. “Misalnya, Mas Ganjar berbicara tentang desa.  Tentunya itu perlu kontinuitas. Apa yang telah terjadi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo…

JAKARTA, BLALAK–Hari pertama putaran kampanye, Selasa (28/11/2023), calon wakil presiden Mahfud MD tampil di hadapan ribuan massa di wilayah Aceh. Dia berjanji akan meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan agar bisa setara dengan guru lain. “Kami sudah mencantumkan program unggulan untuk Aceh, yaitu Program Unggulan Guru Ngaji. Program itu akan menghitung secara cermat, menyediakan secara sungguh-sungguh dana untuk para Ustadz” kata Mahfud. Dengan meningkatnya kesejahteraan bagi guru ngaji, Mahfud berharap program ini akan berkotribusi pada pembangunan moral dan karakter anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Program nasional Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan program unggulan pasangan…

JAKARTA, BLALAK — Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusa Fachran mengatakan, strategi Ganjar memposisikan dirinya sebagai ‘Anak Desa’ untuk membuktikan komitmennya yang tinggi. Narasi itu menegaskan bahwa Ganjar memiliki komitmen yang kuat dalam membangun desa. “Kita tidak perlu meragukan lagi komitmen Ganjar terhadap pembangunan desa. Sebagai mantan Gubernur, Ganjar memahami dengan baik kompleksitas tantangan desa,” kata Yusak di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Yusa memuji, pengalaman Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 1o tahun menjadi modal bagi dia untuk ‘blusukan’. Peningkatan SDM Meski sarat pengalaman, Dekan FISIP Universitas Pamulang ini mengatakan, Ganjar perlu memperkuat sejumlah hal. Misalnya, urusan sumber daya manusia (SDM)…

JAKARTA, BLALAK— Masyarakat perlu lebih giat mengawasi kerja lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu, KPU, TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat negara lainnya. Hal ini penting agar pihak-pihak tersebut tidak mengistimewakan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik tertentu dalam Pemilu 2024. “Maka yang harus mendorong Bawaslu memainkan peranan untuk menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak terjadi memberi keistimewaan kepada calon tertentu atau membiarkan pelanggaran itu terjadi” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, Senin (27/11/2023) di Jakarta. Pemilu yang jujur dan adil (jurdil) hanya dapat terjadi kalau…

JAKARTA, BLALAK– Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam mendorong lembaga survei agar selalu berada di ruang netral. Bekerja dengan etika, bisa dipertanggungjawabkan, dan tetap mengedepankan kejujuran. “Lembaga survei harus profesional, transparan, dan meningkatkan tanggung jawab kepada publik. Selain itu lembaga survei politik juga perlu menguatkan peran asosiasi  untuk mengawasi kualitas survei agar senantiasa patuh kepada kode etik yang telah disepakati bersama,” kata Surokim Senin (27/11/2023) di Jakarta. Surokim mengamini Setara Institute yang menilai survei terkait elektabilitas capres semakin tidak masuk akal dalam beberapa pekan terakhir. Pasalnya, survei terkesan sebagai agitasi untuk menggiring opini publik. Menurut dia, ada perbedaan…

JAKARTA, BLALAK — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) takkan bertindak netral dalam pemilihan umum 2024. Alasannya, kedua lembaga penyelenggara dan pengawas tersebut sudah “masuk angin” dan telah terkerangkeng dalam kekuatan penguasa saat ini. “Masalah utama di KPU dan Bawaslu adalah mereka sudah dikapling oleh partai politik, bahkan presiden. Itu sebabnya, Bawaslu seolah hanya melihat presiden dukung siapa, maka disitulah mereka berpihak.,” kata Petrus hari ini (24/11). Jadi, jangan berharap ada netralitas dari Bawaslu. Jangan berharap ada tindakan terhadap pasangan capres-cawapres dan parpol pilihan presiden. Siapapun dari…

JAKARTA, BLALAK– Larangan politik dinasti sepatutnya diatur secara tegas. Karena praktek buruk itu berpotensi menimbulkan bahaya yang besar bagi kelangsungan negara, seperti penghancuran demokrasi. Kendati demikian, tidak mudah untuk mengatur hal tersebut karena Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan yang kontroversial. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Violla Reinanda mengatakan, tidak bisa lagi mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit maupun pejabat negara. Karena mereka sudah tidak mempedulikan etika dan moral politik. Namun perlu memperkuat Undang Undang yang sudah ada. “Kita tidak bisa lagi sekadar mengandalkan etik untuk mengunci perilaku elit politik/pejabat negara. Terbukti di peristiwa ketatanegaraan akhir-akhir ini, tidak ada…

JAKARTA, BLALAK — Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati memberikan apresiasi yang tinggi kepada kalangan mahasiswa yang semakin responsif atas kondisi demokrasi yang terus terkoyak oleh tangan oligarki. Krisis demokrasi saat ini membutuhkan kekuatan mahasiswa untuk mendobrak. Gerakan intelektual muda di acara Sumpah Pemuda 2.0 merupakan momentum yang baik untuk membangun kembali demokrasi di Indonesia. “Keberanian dan kekritisan anak muda saat ini saya kira menjadi momentum yang baik untuk membangun kembali demokrasi Indonesia semakin lebih sehat lagi,” kata Neni di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Demokrasi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Pembajakan konstitusi, oligarki politik, tidak adanya etika…

JAKARTA, BLALAK— Peneliti senior BRIN Lili Romli menilai deklarasi para kepala desa dan perangkat desa yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu merupakan pelanggaran pemilu berat. Alasannya, sebagai aparatur pemerintah, perangkat desa seharusnya bersikap netral. Namun ternyata mereka berpihak dengan melakukan deklarasi mendukung pasangan tertentu. “Tindakan ini merupakan suatu pelanggaran berat.,” kata Lili Romli di Jakarta, Kamis (23/11/2023). Untuk itu, Lili mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas karena kegiatan tersebut telah melanggar UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika Bawaslu tidak memberikan sanksi yang tegas, maka hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan pemilu…