JAKARTA, BLALAK — Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai para capres-cawapres akan memanfaatkan masa kampenye ini untuk menegaskan isu-isu yang menjadi kekuatan. Isu ini menjadi gimik politik sekaligus alat untuk menaikkan elektabilitas dan branding yang kemudian menjadi identitas politik.
“Kalau menurut saya ini style masing-masing capres-cawapres. Isu-isu yang mereka bangun dan bawa ya sesuai dengan tema,” kata Herry Mendrofa di Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Sempurnakan
Kendati demikian, yang terpenting dalam narasi kampanye program setiap paslon adalah substansi. “Misalnya, Mas Ganjar berbicara tentang desa. Tentunya itu perlu kontinuitas. Apa yang telah terjadi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait desa, dana desa dan lainnya apakah akan dilanjutkan dan disempurnakan?” tambahnya.
Konsentrasi pasangan Ganjar-Mahfud pada isu desa, menurut dia, menjadi upaya untuk memunculkan citra dan identitas sebagai capres pro desa. “Ganjar kalau fokus ke desa ya itu perlu terus digarap. Saya kira itu wajar saja seandainya menjadi gimik politik sekaligus identitas presiden itu ke depan,” tegasnya.
Herry menambahkan Ganjar-Mahfud MD juga membawa semangat untuk melanjutkan perkara yang baik dari pemerintahan saat ini. “Dan itu kontinuitas. Ini prinsip. Bagaimana yang terbaik dari Presiden Jokowi itu dilanjutkan oleh Ganjar-Mahfud MD,” sambungnya.
Herry menuturkan masa kampanye ini akan menjadi peneguhan identitas politik dari setiap paslon yang selama ini masih belum terbaca publik. “Selama ini kita mungkin bisa lihat belum tampak capres atau cawapres arahnya ke mana, konsen ke mana, spesialisasi di mana,” ujarnya.
Minim dampak
Di tempat terpisah, pakar otonomi daerah Prof. Dr Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa membangun Indonesia dari desa membutuhkan komitmen yang besar. Jika melihat empirik, praktek yang terjadi di masa pemerintah Presiden Jokowi, dua periode, hasilnya jauh panggang dari api.
Dalam catatannya, Program Dana Desa senilai 1 milyar per desa sejak 2015 sampai dengan Maret 2021 hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,11 persen. “Jadi, memberi bantuan dana saja tidak cukup dalam pembangunan. Harus ada penguatan kapasitas tata kelola pemerintah dan pembangunan desa,“ ujarnya.
Seberapapun banyaknya dana desa, jika pengelolaannya buruk pasti akan menguap, dan tidak memberi manfaat bagi warga desa. “Tata kelola dan pembangunan harus kita siapkan, jadi pengelolaan uang perlu akuntabel, transparan. Kelolanya dengan penuh manfaat bagi masyarakat desa, bukan bagi elit desa, kepala dan perangkatnya,“ tegasnya.
Dia mengusulkan agar Desa bisa kembali pada kearifan lokal masing-masing. Menggunakan sistem musyawarah mufakat, dan memenuhi kebutuhannya tanpa arahan berlebih dari pusat.
“Pengucuran dana desa dari pusat Rp 1 miliar sudah ditandai untuk ini-itu. Padahal, kebutuhan di desa itu tidak ada. Mereka lebih membutuhkan pupuk, perbaikan jembatan rusak agar anak sekolah tidak gelantungan, kan desa yang tahu,” jelasnya.
Calon presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye politiknya di sebuah Desa di Merauke. Dia ingin menyampaikan pesan kuat bahwa pasangan Ganjar-Mahfud menjadi desa sebagai sentra pembangunan nasional. (*)
editor: RED
1 Komentar
Pingback: Kritik Megawati Perlu Dipahami Sebagai Peringatan Dini - blalak.com