Jangan Ragukan Komitmen Ganjar Bangun Desa

JAKARTA, BLALAK — Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusa Fachran mengatakan, strategi Ganjar memposisikan dirinya sebagai ‘Anak Desa’ untuk membuktikan komitmennya yang tinggi. Narasi itu menegaskan bahwa Ganjar memiliki komitmen yang kuat dalam membangun desa.

“Kita tidak perlu meragukan lagi komitmen Ganjar terhadap pembangunan desa. Sebagai mantan Gubernur, Ganjar memahami dengan baik kompleksitas tantangan desa,” kata Yusak di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Yusa memuji, pengalaman Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 1o tahun menjadi modal bagi dia untuk ‘blusukan’.

Peningkatan SDM

Meski sarat pengalaman, Dekan FISIP Universitas Pamulang ini mengatakan, Ganjar perlu memperkuat sejumlah hal. Misalnya, urusan sumber daya manusia (SDM) desa. Bagaimana keberlanjutan program dana desa .

Aparatur desa, menurut dia, seharusnya sebagai mitra, dan bukan sekedar alat pengerek elektabilitas pada masa kampanye. Untuk itu, perlu  ada program untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. “Ganjar harus fokus pada bagaimana meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mewujudkan desa modern,” sebut Yusak.

Yusak menyarankan, Ganjar memiliki grand desain bagaimana penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa bisa lebih optimal. Termasuk mengedepankan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendamping desa agar manfaat dana desa  segera dirasakan masyarakat.

“Ganjar harus punya program konkrit untuk pengembangan desa di semua sektor berbasis pemberdayaan masyarakat,” tandas Yusak.

Mengawali masa kampanye, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye di Desa Waninggap Nanggo, Merauke. “Dengan memilih desa sebagai titik start kampanye, ini kami ingin memastikan komitmen untuk mendahulukan desa dalam pembangunan. Dengan itu kalau mau serius membangun Indonesia yang lebih baik, maka desa-desanya harus menjadi lebih baik dahulu,” kata Ganjar.

Pemberdayaan Desa

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman mengungkapkan ada beberapa hal terkait dengan isu desa yang saat ini tengah mengemuka. Misalnya, tuntutan perpanjangan masa jabatan dan peningkatan dana desa dari APBN

“Berangkat dari konteks ini tidak heran, hari ini sudah mulai kampanye, gerakan ini mengemuka, meskipun mereka berdalih bukan untuk kepentingan tertentu,” ujarnya.

Dia menyarankan, para peserta pemilu harus mengedepankan narasi soal penundaan Revisi UU Desa. “Kalau ketiga capres atau caleg fokus atau punya hati untuk membangun desa, maka pembahasan Revisi Undang-Undang Desa perlu di-pending (ditunda) deh. Jangan di tahun politik ini,” jelasnya.

RUU Desa bisa dibahas nanti ketika selesai masa Pemilu 2024 atau di bawah presiden baru hasil Pilpres 2024. “Tahun politik ini bukan masa yang cantik untuk membahas kebijakan strategis tentang desa. Perlu ketenangan, kajian mendalam yang tidak bisa dilaksanakan ketika ada hiruk-pikuk politik,” tegasnya.

Idealnya, capres-cawapres menawarkan program dan kebijakan yang mendukung konsep desa membangun atau membangun desa. Dengan demikian, mereka memberi harapan untuk pemberdayaan desa.”Para capres-cawapres ini harus benar-benar punya program untuk mendukung 4 pilar yakni ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola,” pungkasnya.(*)

editor: RED

Author: Redaksi