Penulis: Redaksi

JAKARTA, BLALAK — Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, kerja-kerja elit politik menjadikan Indonesia berada dalam situasi ‘militan demokrasi’. Tindakan seperti ini bukan sesuatu yang membanggakan. “Elit politik kita menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, memanfaatkan institusi-institusi demokrasi untuk mencapai tujuan  dengan cara yang tidak demokratis,“ kata Afit dihubungi Rabu (22/11). Dia menegaskan, bentuk oligarki saat ini sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Karakter oligarki di masa lalu dan sekarang sudah berevolusi, beda. Dulu oligarki mendorong, sekarang oligarki masuk dan tampil dalam kontestasi electoral. Maka dari itu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil (luber…

JAKARTA, BLALAK– Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Bivitri Susanti menyebut banyak pihak yang mengungkapkan untuk beralih (move on) dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, dia menolak hal itu karena putusan tersebut bukan hanya sekadar urusan hukum, melainkan menyangkut etik dan rasa keadilan. “Bagi kami ini (putusan 90 MK) bukan soal hukum belaka, tetapi ada keadilan yang sedang diinjak-injak. Dan kalaupun hukum belum begitu responsif seperti yang kita inginkan, bukan berarti keadilan kita lupakan,” tegas Bivitri di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Bivitri mengungkapkan hal itu dalam diskusi “Etika Penyelenggara Negara: Belajar dari Para Pendiri Bangsa” yang disiarkan melalui YouTube. Menurut dia,…

JAKARTA, BLALAK— Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan setiap pernyataan politik hendaknya mengedepankan sopan santun dan etika. Sikap itu juga perlu dilakukan semua orang ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Puan itu diamini pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga. Namun, menurut Jamiludin, persoalan mendasar bagi pejabat negara saat ini adalah selalu berperilaku menyimpang. Bahkan, ada yang sudah terbukti melanggar hukum dan etika. “Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK misalnya, MKMK sudah memutuskan. Dalam keputusan itu Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etika berat,” kata Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023). Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait…

JAKARTA, BLALAK— Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, ada potensi pelanggaran pemilu dalam acara Desa Bersatu beberapa hari lalu di Gelora Bung Karno. Alasannya, adanya larangan menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Bahkan, sesuai ketentuan UU, aparat desa sebagai bagian dari pemerintah harus netral. Bahkan, dalam UU Pemilu telah mengatur tentang sanksi bagi pelanggar yang menjalankan dan peserta pemilu yang membiarkan hal tersebut terjadi. “Tim kampanye, atau tim yang ditunjuk jika terbukti melakukan pelanggaran, bisa terancam pidana. Calonnya pun bisa diskualifikasi, termasuk capres dan cawapres,” tegas Bagja di Jakarta, (21/11/2023). Pada Minggu (19/11/2023) di GBK Jakarta, Asosiasi Pemerintah…

JAKARTA, BLALAK– Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum maksimal. Padahal, kasus pelanggaran telah terjadi di depan mata. Bahkan, berita bohong pun beredar merajalela di akar rumput. “Masyarakat di akar rumput saat ini sering terpapar berita bohong yang disebarkan kalangan elit. Bahkan, penyebaran berita hoax itu dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pihak tertentu.” kata Jojo di Jakarta, Senin (20/11/2023). Pakar hukum dan tokoh nasional telah mendorong Bawaslu agar bersikap netral dan memastikan bahwa pengawasan terhadap pemilu benar-benar berjalan dengan baik. Namun langkah kalangan terpelajar ini  belum mewakili partisipasi dari akar…

JAKARTA, BLALAK — Sejumlah pakar hukum tata negara (HTN) menilai pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memenuhi unsur konstitusi.  Karena secara kasat mata, presiden terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan tersebut dapat menjadi amunisi bagi DPR untuk melakukan langkah nyata demi mengevaluasi secara serius kebijakan Presiden Jokowi yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. “Jadi pakar HTN ini sesungguhnya menantang DPR. Apakah pernyataan kekecewaan yang dilontarkan sejumlah politisi parlemen betul-betul berangkat dari keprihatinan atas penyimpangan kebijakan…

JAKARTA, BLALAK—Berbagai pihak mengapresi persiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. Akan tetapi, seluruh jajaran Polri perlu memperlihatkan sikap profesional dengan tidak memihak kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik tertentu. Keraguan masyarakat tersebut beralasan, sebab dalam beberapa waktu terakhir terindikasi sejumlah oknum polisi terlibat aktif dalam pemasangan baliho salah satu partai politik. Bahkan, saat yang sama polisi juga melakukan intimidasi terhadap partai politik tertentu yang bukan pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pilihan penguasa. DPR menginginkan pemilu 2024 berlangsung  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka, mereka mendesak Polri menjunjung…

JAKARTA, BLALAK– Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab anggapan dinasti politik terkait putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menyerahkan pada rakyat. Begitu pula Gibran Rakabuming Raka selalu berlindung di balik pernyataan ‘serahkan pada rakyat’ saat merespons pencawapresan dirinya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan pernyataan Jokowi dan Gibran tersebut hanya sekedar untuk menutupi pelanggaran konstitusi yang dilakukan di MK. “Jokowi dan Gibran secara teknis benar, memang semua tergantung rakyat. Akan tetapi, rakyat itu mereka tafsir sebatas kertas suara, dan kertas suara sepanjang kekuasaan oligarki memimpin punya akses yang mendapatkan kertas suara lebih dulu sebelum sampai ke tangan rakyat…

JAKARTA, BLALAK– Guru Besar Politik, Ketahanan, dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menegaskan netralitas TNI dan Polri sudah harga mati. Karena itu, semua jajaran kedua institusi negara tersebut wajib menjaga dan menjunjung tinggi, sebab sikap tersebut berkaitan langsung dengan citra lembaga di mata masyarakat. “ASN, TNI, Polri, kemudian BIN itu harus berada dalam posisi yang menjaga jarak. Karena dalam konteks TNI/Polri mereka kan punya kultur komando, jiwa korsa yang pada akhirnya itu akan membuat tidak objektif di mata publik,” tegas Muradi di Jakarta, Kamis (16/11). Terkait pelibatan TNI/Polri dalam pemenangan salah satu pasangan calon dan partai politik tertentu, Muradi menyatakan bahwa…

JAKARTA, BLALAK– Beberapa elemen tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, dan akademisi akan mengajukan laporan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Mereka menilai proses Pilpres 2024 telah terjadi sejumlah pelanggaran yang melibatkan institusi negara. Karena itu, Bawaslu perlu mengawal dan menyelamatkan Pemilu 2024 dari beban kesalahan moralitas akibat Putusan Nomor 90 Mahkamah Konstitusi, tentang syarat umur capres-cawapres.  Putusan itu dinilai menjadi karpet merah bagi putera Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang maju mendampingi Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menerangkan gugatan itu berangkat dari kekhawatiran atas pelaksanaan Pilpres 2024 yang dihantui ketidakjujuran dan ketidakadilan. “Kita…