JAKARTA, BLALAK— Guru Besar Politik, Ketahanan, dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menegaskan netralitas TNI dan Polri sudah harga mati. Karena itu, semua jajaran kedua institusi negara tersebut wajib menjaga dan menjunjung tinggi, sebab sikap tersebut berkaitan langsung dengan citra lembaga di mata masyarakat.
“ASN, TNI, Polri, kemudian BIN itu harus berada dalam posisi yang menjaga jarak. Karena dalam konteks TNI/Polri mereka kan punya kultur komando, jiwa korsa yang pada akhirnya itu akan membuat tidak objektif di mata publik,” tegas Muradi di Jakarta, Kamis (16/11).
Terkait pelibatan TNI/Polri dalam pemenangan salah satu pasangan calon dan partai politik tertentu, Muradi menyatakan bahwa para personil TNI/Polri pun menginginkan mereka bisa bekerja profesional. “Itu yang yang menjadi diskursus dalam internal TNI-Polri. Karena kalau kita melihat, mereka menginginkan tentara dan polisi yang profesional. Jadi kalau kita diskusi, mereka tidak ingin ditarik sana-sini,” ujar Muradi yang mengajar di banyak lembaga pendidikan polisi dan tentara.
Ingin profesional
Menurut Muradi, sikap profesional itu membuat kedua lembaga berdiri tegak di kancah nasional maupun internasional. “Karena dengan sikap profesional itu mereka bisa lebih berdaya dan punya wibawa di mata publik dan internasional,” tegasnya.
Memang telah ada pernyataan terbuka dari petinggi TNI/Polri bahwa mereka netral dalam pemilu. Hal itu patut menjadi panduan bagi seluruh aparat. Kalaupun ada instruksi tertutup, Muradi menganggap hal itu sama dengan memundurkan lembaga.
“Apakah itu memang menjadi bagian dari strategi yang bersifat tertutup atau terbuka. Kalau tertutup, ya saya merasa tentara dan polisi kembali ke jaman purba. Jaman ketika mereka tidak lagi profesional,” tegasnya.
Potensi perluasan militer
Sementara itu, Pengamat Militer dari ISESS, Khairul Fahmi mengatakan, kekhawatiran bahwa calon presiden tertentu akan kembali memberikan peran sangat besar pada militer agak berlebihan.
“Saya kira kurang tepat jika kemudian kekhawatiran itu hanya dilekatkan pada Prabowo. Merujuk pada Presiden Jokowi hari ini yang notabene merupakan sosok sipil namun dinilai banyak pihak telah membuka jalan untuk perluasan peran militer,” kata Fahmi. Hal itu tertuang dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri.
Kemudian berkaitan dengan Pilpres 2024, ada sejumlah purnawirawan bergabung dalam tim pemenangan semua Capres-Cawapres. “Saya kira tidak ada garansi bahwa kandidat lain tidak akan memberi peran besar pada militer. Faktanya, dalam tim pemenangan saja semua pasangan calon melibatkan tokoh-tokoh pensiunan jenderal TNI, “ imbuh Fahmi. (*)
editor: RED
