Luhut Menentang Kepatutan dan Etika Publik

JAKARTA, BLALAK— Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan setiap pernyataan politik hendaknya mengedepankan sopan santun dan etika. Sikap itu juga perlu dilakukan semua orang ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Puan itu diamini pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga.

Namun, menurut Jamiludin, persoalan mendasar bagi pejabat negara saat ini adalah selalu berperilaku menyimpang. Bahkan, ada yang sudah terbukti melanggar hukum dan etika.

“Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK misalnya, MKMK sudah memutuskan. Dalam keputusan itu Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etika berat,” kata Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait dengan perkembangan politik di tanah air. Ia menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat.

Justifikasi

Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika. “Ya itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus santun dan beretika,” kata Puan.

Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Karena keputusan itu  hanya menguntungkan Gibran yang sebelumnya tertutup peluang menjadi cawapres.

Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024. Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagai mestinya, terutama netralitas penyelenggara Pemilu.

“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik berdasarkan pada putusan MKMK,” tambahnya.

Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa. “Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta,” tegasnya.

Tidak jaga reformasi

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, arah dukungan Luhut sangat terang benderang.  “Iya, nggak perlu ada analisa yang rumit melihat statement pak Luhut, hidupnya dia bersama Jokowi jadi yang dia ucapkan, dia utarakan pasti ada kaitan dengan Jokowi. Kalau Jokowi sekarang membela Prabowo-Gibran, ya dia bicara tentang Prabowo-Gibran,” ujar pria yang akrab disapa Hensat ini.

Dukungan Luhut kepada Presiden Jokowi adalah mutlak. Meski sahabatnya itu membangun dinasti politik dan oligarki, terlibat dalam skandal Mahkamah Konstitusi, pelanggaran konstitusi.

“Kemudian apakah peduli dengan dinasti politik, dan lain-lain ? kan kepentingan Luhut tidak disitu. Itu kepentingan orang-orang yang jaga reformasi. Pak Luhut jaga reformasi atau tidak ? itu masih jadi pertanyaan,“ kritik Hensat.(*)

editor: RED

Author: Redaksi