JAKARTA, BLALAK — Ketua Umum NETFID Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, kerja-kerja elit politik menjadikan Indonesia berada dalam situasi ‘militan demokrasi’. Tindakan seperti ini bukan sesuatu yang membanggakan.
“Elit politik kita menggunakan instrumen-instrumen demokrasi, memanfaatkan institusi-institusi demokrasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang tidak demokratis,“ kata Afit dihubungi Rabu (22/11).
Dia menegaskan, bentuk oligarki saat ini sudah sangat berbeda dengan yang dulu. Karakter oligarki di masa lalu dan sekarang sudah berevolusi, beda. Dulu oligarki mendorong, sekarang oligarki masuk dan tampil dalam kontestasi electoral.
Maka dari itu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur serta adil (luber dan jurdil) masih relevan sebagai tujuan dan dasar dari penyelenggaraan pemilu atau sebagai jargon belaka. “ Benar ada pemilu langsung dan umum. Tetapi apakah terjamin bebas, rahasia, jujur dan adil? Karena ada dugaan potensi intervensi dari kekuasaan yang sangat besar, potensi ada di situ.” jelas Afit.
Pemerintah, lanjut dia, seringkali menggembar-gemborkan bahwa harus netral. ASN, TNI, Polri dan lain sebagainya wajib netral. Tetapi keterlibatan -dalam kontestasi hari ini- ada potensi conflict of interest di dalamnya. “Dan saya rasa kaitan oligarki hari ini memang kita tidak bisa lepas,” tandas Afit.
Manipulasi dan malpraktik
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana menambahkan, tantangan pemilu di Indonesia tahun 2024 yakni masalah manipulasi dan malpraktek yang sudah merajalela.
“Ini yang perlu menjadi warning (peringatan) untuk kita agar peserta pemilu, penyelenggara dan kita sebagai stake holder pemilu untuk mulai waspada. Ada banyak potensi manipulasi dan pelanggaran yang akan terjadi dan sudah terjadi,” ujar Aditya.
Selain itu, yakni manakala elite politik merasa etika politik dalam berdemokrasi itu sudah tidak penting. “Tentu yang krusial adalah bagaimana pemimpin negara yaitu presiden dalam mengelola etika berdemokrasi itu, karena kunci dari arah pergerakan berbangsa dan dan bernegara ada di tangan pemimpin politik,” ujar Adit.
Beruntung, masih banyak pihak yang kritis terhadap Presiden Jokowi. Pegiat demokrasi, tokoh nasional, dan lainnya bergotong royong menjaga demokrasi dan reformasi.
“Masih banyak yang protes atas ketidaketisan dalam putusan 90 MK dan lainnya sehingga menunjukkan ada kewarasan dalam menjalankan demokrasi. Yang repot kalau semua orang ignorance, cuek, tidak peduli terhadap hal tersebut, maka ya mungkin kita akan menghadapi masa otoriter baru nanti,” jelas Aditya.
Sebelumnya, PUSKAPOL UI melansir, ada indikasi kuat Presiden Jokowi beberapa kali duduk bareng organisasi perangkat desa ini. Pada pertemuan terakhir, Jokowi bahkan bersua dengan organisasi perangkat desa besutan Muhammad Asri Anas, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), di mana Anas menjadi anggota dewan penasehat. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan PPDI membahas tentang peningkatan anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per desa.
“Tetapi kemudian kita lihat bagaimana manuver yang dilakukan oleh presiden. Kok kenapa dalam dua tahun terakhir, beliau justru begitu aktif bertemu dengan relawan, bertemu dengan para perangkat desa, dan sebagainya. Dengan relawan saja, apa sih kira-kira kepentingannya? Relawan konteksnya adalah pada saat pemilu (sebelumnya) saja,” kata Direktur PUSKAPOL UI, Hurriyah. Situasi ini dinilai merupakan wujud upaya Jokowi menjaga kepentingannya.(*)
editor: RED
baca juga:
Bivitri Susanti: Mulusnya Pencalonan Gibran Injak Rasa Keadilan
