Penulis: Redaksi

JAKARTA, BLALAK– Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres, termasuk Gibran Rakabuming Raka. Putera Presiden Joko Widodo itu menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Secara legal-formal langkah Gibran sah. Akan tetapi, banyak pihak yang menilai Gibran telah mengorbankan demokrasi, merusak kepatuhan pada konstitusi dan meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pencalonan Gibran akan memunculkan pergunjingan sepanjang masa. “Secara formal tetap legitimate terpilih sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Tapi akan selalu jadi pergunjingan sepanjang masa soal proses pencapresannya lantaran putusan MK yang kontroversial,” kata Adi di Jakarta, Selasa…

JAKARTA, BLALAK — Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan merugi karena tidak memiliki legitimasi  yang paripurna dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi landasan kandidasi putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut juga memiliki cacat legalitas dan moral. “Sudah ada masalah dalam legitimasi pencalonan Gibran, karena terkait adanya pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sudah terbukti di MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Konstitusi dimainkan untuk politik,” kata Bivitri dalam podcast yang dipandu mantan Ketua KPK Abraham Samad beberapa waktu lalu di Jakarta. Pencalonan Gibran…

JAKARTA, BLALAK — Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan manuver politik Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan politik keluarga telah memperburuk wajah demokrasi di Indonesia. Praktek nepotisme dan oligarki seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebiasaan buruk tersebut tidak subur berkembang. Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah praktek nepotisme dan oligarki. Manuver Jokowi malah turut menyumbang krisis nilai dan etika yang terjadi dalam lingkaran kekuasaan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua,” ujar Yusak di Jakarta, Senin (13/11/2023). Kasus skandal Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti adanya intervensi pada Putusan 90. Bahkan, Gibran dan…

JAKARTA, BLALAK– Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Muh Afit Khomsani mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum agar lebih aktif dan bertindak tegas dalam menegakkan aturan pemilu. Jika Bawaslu memble, maka pelanggaran bakal terus-menerus terjadi, dan berpeluang menimbulkan persoalan baru dan ketegangan di masyarakat. “Bawaslu jangan memble. Bawaslu harus tegas dan tidak boleh tebang pilih dalam menegakkan aturan pemilu,” kata Khomsani di Jakarta, Senin (13/11/2023). Dia mengingatkan isu pelanggaran pemilu terkait pencopotan maupun pemasangan baliho patut menjadi catatan para penyelenggara pemilu. “Fakta itu, adanya pemasangan dan penurunan baliho di beberapa tempat menunjukan bahwa masih adanya ketidaksatupaduan pemahaman antarpenyelenggara…

JAKARTA, BLALAK– Analis politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai keikutsertaan putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka akan potensial mempengaruhi netralitas alat negara, seperti TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara. Sikap dan tindakan yang bertolak belakang dengan tugas utama mengamankan pemilihan umum hanya berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat. Masyarakat sekarang semakin cerdas dan berani. Kondisi ini diperkuat lagi dengan berkembangnya media sosial yang memungkinkan segala tindakan menyimpang aparatur negara dapat terrekam dengan detail. Itu sebabnya, aparatur negara dan semua kelompok alat negara sebaiknya bekerja dengan jujur dan professional dalam menyukseskan pemilu. Jangan mencoba untuk berpihak pada salah satu…

JAKARTA, BLALAK– Putusan Mahkamah Konstitus atas perkara 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat legitimasi setelah majelis kehormatan MK memutus Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik. Kondisi ini bakal membuka peluang bagi pelanggaran lebih lanjut yang akhirnya berdampak buruk bagi kelangsungan bangsa Indonesia. “Ketika kita bicara pencalonan, legitimasi, itu kan bisa dilihat dari berbagai perspektif. Ada politik, hukum. Secara umum legitimasi orang masih dilihat legal. Pertanyaan ketika putusan 90 dijadikan dasar hukum untuk pencalonan, maka apa itu memenuhi syarat hukum tertentu?” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harjanti yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/11/2023). Sejak awal, permohonan uji materi usia…

JAKARTA, BLALAK — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai peran Presiden Jokowi dalam politik menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini memang luar biasa. Di satu sisi, Jokowi pandai mengatur segala hal agar kepentingannya tercapai. Akan tetapi, pada sisi lain dia pun berkilah. Mengklaim seolah-olah tidak mengetahui apa pun. Tidak terlibat sama sekali. “Jokowi memiliki keahlian membangun opini pembelaan, meskipun dia dalam posisi yang keliru. Akan tetapi mahir memutar situasi justru menjadi benar,“ kata Dedi saat dihubungi, Kamis (9/11). Besarnya pengaruh dan kuasa Presiden Jokowi bahkan membuat Prabowo Subianto pun kehilangan sikap kesatrianya. “Prabowo yang seharusnya menjadi ksatria…

JAKARTA, BLALAK — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Mohammad Syaiful Aris mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuktikan pernyataannya yakni bersikap netral pada Pilpres 2024. Untuk mewujudkan netralitas memerlukan sikap dan perilaku yang baik, termasuk tidak menggunakan kewenangan atau fasilitas pada pejabat untuk menguntungkan calon tertentu Sebagai presiden dan kepala negara, Jokowi tidak bisa bersikap seenaknya. Indonesia menganut sistem presidensial sehingga melekat dua jabatan sekaligus yakni kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif pemerintah sehari hari. Sementara sebagai kepala negara perlu menjalankan fungsi simbol negara termasuk bersifat netral di dalamnya. “Jadi netralitas yang…

Saat memberikan sambutan dalam perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar pada Senin, 6 November 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan. “Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana,” kata Presiden. Jika itu sebuah drama, maka siapa sesungguhnya sutradaranya. Pakar Komunikasi Politik…

JAKARTA, BLALAK– Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka,  putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Fakta ini menunjukan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran public bahwa telah telah intervensi kekuasaan dalam meloloskan Gibran sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. “Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” kata pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya,…