JAKARTA, BLALAK — Pengamat Politik dari Citra Institute, Yusak Farchan mengatakan manuver politik Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan politik keluarga telah memperburuk wajah demokrasi di Indonesia. Praktek nepotisme dan oligarki seperti ini perlu menjadi perhatian bersama agar kebiasaan buruk tersebut tidak subur berkembang.
Sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah praktek nepotisme dan oligarki. Manuver Jokowi malah turut menyumbang krisis nilai dan etika yang terjadi dalam lingkaran kekuasaan. Ini yang menjadi keprihatinan kita semua,” ujar Yusak di Jakarta, Senin (13/11/2023).
Kasus skandal Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bukti adanya intervensi pada Putusan 90. Bahkan, Gibran dan koalisi yang terus melaju meski cacat formil. Hal ini membuat wajah simpatik Jokowi berubah. “Ada kecenderungan segelintir orang membajak demokrasi kita untuk kepentingan oligarki,“ kata Yusak.
Dia mengakui, UU memberikan ruang yang longgar bagi praktik politik dinasti. Tetapi pelembagaan politik dinasti melalui prosedur formal demokrasi (pemilu) justru membuat persoalan menjadi lebih runyam. “Karpet merah’ yang digelar, justru menimbulkan persoalan. Ada apatisme bahwa Pemilu tidak akan berjalan jujur dan adil,” tegas Dekan FISIP Universitas Sutomo tersebut.
Menurut dia, kerusakan demokrasi’ akibat Putusan MK sudah begitu dalam, namun masih ada harapan bahwa Jokowi akan memperbaiki kebijakannya, memperkuat pilar demokrasi. Di ujung kekuasaannya, Presiden Jokowi seharusnya dapat meninggalkan legacy yang baik terkait bagaimana memperkuat pilar-pilar penting demokrasi. Yang terjadi malah memperparah lagi kerusakan tersebut.
Runtuhnya peradaban politik
Sebelumnya, sebanyak 19 tokoh bangsa berkumpul di kediaman KH Ahmad Mustofa Bisri atau akrab disapa Gus Mus, Minggu (12/11/2023). Mereka menyampaikan ungkapan prihatin atas kondisi demokrasi Indonesia yang terjadi belakangan.
Budayawan Antonius Benny Susetyo yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menuturkan saat ini yang sarat krisis konstitusi dan demokrasi membutuhkan penyikapan segera yakni mengembalikan politik pada jalan kebudayaan.
“Gus Mus mengusulkan bagaimana kalau sekarang panglimanya adalah kebudayaan. Dalam kebudayaan ada nilai, ada integritas, kejujuran, kepantasan publik, kepatuhan pada moralitas, kepatuhan pada etika. Itu harus menjadi jalan dalam membangun keadaban berpolitik,” terang sosok yang akrab disapa Romo Benny itu.
Bahkan, esensi politik saat ini telah bergeser dari yang seharusnya. Ketika politik semata-mata hanya kekuasaan dan ekonomi, maka politik kehilangan keadaban publik. Hal itu mengakibatkan eksploitasi nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya aspek martabat manusia.
Keadaban politik tidak memberi ruang pada politik yang menghalalkan segala cara, memanipulasi konstitusi, kemudian menciptakan ketidakharmonisan, menciptakan situasi yang tidak menyenangkan, dan permainan-permainan yang manipulatif.
“Politik jalan kebudayaan itu mengembalikan politik yang adiluhung, berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan,” jelasnya.
Menurut dia, praktek politik saat ini sudah sedemikian jauh dari nilai keadaban. Hal itu terlihat dari adanya manipulasi konstitusi. Padahal, konstitusi seharusnya menjadi pengikat dan nilai bersama yang menjadi acuan dalam berpolitik.
“Kita melihatnya ada indikasi, dengan keputusan MK. Di mana mengingkari konstitusi. Kalau mengangkangi konstitusi dan tidak lagi menjadi pijakan otomatis runtuhlah peradaban politik itu,” tegasnya.
Netralitas negara
Selain itu, Romo Benny juga menyoroti isu netralitas. Menurutnya aparat negara harus bersikap adil dan tidak membiarkan diri menjadi alat untuk memenangkan satu pihak.
“Aparat sebagai penyelenggara negara harus berlaku adil. Artinya mereka tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan memenangkan pihak tertentu,” tegasnya.
Aparat negara juga wajib mengambil jarak yang sama dan tidak mengeluarkan peraturan dan kebijakan berat sebelah. “Netralitas itu butuh partisipasi publik untuk mengawasi. Masyarakat harus aktif. Kita juga berharap KPU dan Bawaslu secara aktif mengawasi tentang keluhan dari publik,” sambungnya.
Ia berharap KPU dan Bawaslu juga harus bertindak cepat bila ada sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan netralitas, dan nilai-nilai peradaban demokrasi.
“Jangan sampai KPU dan Bawaslu itu membiarkan itu semua terjadi dan seolah-olah diam membisu. Itu yang membuat publik semakin tidak punya harapan. Dia kan harus aktif terlihat untuk pengawasan. Dia dibayar untuk itu,” pungkasnya.(*)
editor: RED
