JAKARTA, BLALAK– Ketua Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi menyayangkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang belum maksimal. Padahal, kasus pelanggaran telah terjadi di depan mata. Bahkan, berita bohong pun beredar merajalela di akar rumput.
“Masyarakat di akar rumput saat ini sering terpapar berita bohong yang disebarkan kalangan elit. Bahkan, penyebaran berita hoax itu dilakukan dengan sengaja demi kepentingan pihak tertentu.” kata Jojo di Jakarta, Senin (20/11/2023).
Pakar hukum dan tokoh nasional telah mendorong Bawaslu agar bersikap netral dan memastikan bahwa pengawasan terhadap pemilu benar-benar berjalan dengan baik. Namun langkah kalangan terpelajar ini belum mewakili partisipasi dari akar rumput. Apalagi, jumlah kelompok ini pun terbatas. Hanya kelas menengah-atas di perkotaan.
Butuh kolaborasi
Menurut dia, pengawasan Pemilu yang LUBER-Jurdil membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Terlebih masyarakat agar kritis memperjuangkan suara mereka. Partisipasi itu sifatnya aktif bukan pasif.
“Karena itu partisipasi dalam pengawasan pemilu menjadi penting untuk menjaga pemilu luber-jurdil. Sebagian sudah berpartisipasi, namun belum banyak, belum masif.” kata Jojo.
Untuk mendorong kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu, KIPP melakukan aksi di Car Free Day. Mengajak Masyarakat untuk ikut memantau pemilu. Peranserta publik penting, apalagi potensi penyimpangan pada Pemilu 2024 dinilai lebih besar dibandingkan sebelumnya.
“Kegiatan itu bagian dari upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu. Bersama-sama menjaga pemilu agar jurdil.” tandas Jojo.
Demokrasi anomali
Pengamat Politik dari UPN Veteran Jakarta, Danis TS. Wahidin menambahkan, saat ini berkembang pula masyarakat anomali. Mereka hanya menginginkan kesejahteraan, dan tidak mempedulikan cara pencapaiannya apakah melalui jalur demokratis atau tidak demokratis.
Contohnya, belakangan ini marak berdar isu adanya tekanan pemerintah terhadap kandidat dan partai politik peserta pemilu. Bahkan juga kepada kelompok sipil masyarakat. Tekanan ini tentu saja jauh dari nilai demokratis.
“Akan tetapi, masih banyak masyarakat, termasuk kaum muda mahasiswa tidak memedulikan kasus ini. Banyak masyarakat kita tidak peka terhadap persoalan ini. Mereka menganggap kasus ini sebagai hal lumrah. Ini yang sangat kita sayangkan, sebab demokrasi substansi tampak begitu lemah. Bonus demografi kita keropos.” tegas Danis. (***)
editor: RED