Tergerusnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Bukti Rakyat Kecewa

JAKARTA, BLALAK– Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka,  putera Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto. Fakta ini menunjukan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran public bahwa telah telah intervensi kekuasaan dalam meloloskan Gibran sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

“Survei yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” kata pengamat politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga kepada media, Selasa (7/11/2023).

Menurut dia, semua orang telah mengetahui bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) adalah adik ipar Presiden Jokowi alias paman dari Gibran. Bahkan, dampak dari putusan kontroversial tersebut MK pun mendapat plesetan sebagai “Mahkamah Keluarga”.

Persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK membuat pandangan publik bergeser, terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran. “Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut.

Menurun

Seperti diketahui, pada Senin (6/11/2023), Charta Politika merilis hasil survei terbaru. Simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen.

Padahal, dalam survei yang dilakukan pada periode 13-17 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo Subianto malah unggul dibandingkan Ganjar Pranowo secara head to head dengan selisih 9,8 persen, yakni 49,4 persen berbanding 39,6 persen. Tetapi, dalam survei terakhir, elektabilitas Prabowo-Gibran turun menjadi 44,4 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD naik menjadi 40,8 persen.

Selain soal tergerusnya elektabilitas Prabowo, pada survei Charta Politika terkini, disebutkan sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan MK terkait batasan usia calon Wakil Presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden.

Merusak demokrasi

Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies, Nyarwi Ahmad mengatakan hasil survei yang menyebutkan bahwa mayoritas publik menganggap Jokowi terlibat dalam putusan MK. Apabila skandal di MK diibaratkan ‘drama’, maka publik percaya bahwa presiden juga memiliki peran besar dalam drama tersebut.

“Ada orang yang kemudian berpikiran kritis, kalau presiden melihat politik kita sebagai drama, publik bisa melihat keberadaan presiden ada dalam drama itu, bahkan menjadi bagian penting. Beberapa pihak mensinyalir, presiden menjadi salah satu sutradara di balik drama itu, wajar saja, karena presiden tidak pernah menyampaikan ekspresinya secara eksplisit,” jelas Nyarwi.

Tidak bisa dipungkiri, pakar komunikasi politik UGM ini menambahkan , Jokowi sebagai presiden menjadi sangat sentral dalam politik hari ini. Peran Jokowi sangat besar, bukan sekedar dari proses kandidasi, namun sampai nanti penyelenggaraan Pemilu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Action (CISA) Herry Mendrofa memaklumi apabila public menilai adanya cawe-cawe Jokowi dalam putusan MK. Karena relasi kekeluargaan dan relasi kekuasaan sangat kental dalam putusan 90/PUU-XXI/2023.

“Relasi kekeluargaan sangat lekat dengan relasi kuasa dalam konteks hubungan Jokowi dengan Ketua MK sehingga sulit memisahkan begitu saja. Penilaian publik seperti itu,” terangnya.

Selain itu, Herry mengungkap indeks demokrasi era Jokowi menjadi yang terburuk sejak 14 tahun terakhir. “Jelas akan mengalami penurunan, terutama era Jokowi, Indeks Demokrasi Indonesia dari lembaga asing adalah yang terburuk dari 14 tahun terakhir. Bahkan tidak mengalami perubahan signifikan,” tambahnya.

Menurutnya, ada aspek-aspek tertentu yang harus menjadi bahan evaluasi. Misalnya, budaya politik. Karena yang terjadi hari ini adalah budaya politik tidak muncul karena adanya intervensi kekuasaan, sehingga publik enggan untuk mengatakan politik Indonesia baik-baik saja.

Herry juga mengungkapkan indeks demokrasi Indonesia semakin rendah setelah muncul putusan MK. “Sebelum keputusan MK, Indeks Demokrasi sudah rendah. Kalau dikaitkan lagi dengan relasi kekuasaan dan relasi kekeluargaan yang erat kaitannya dengan keputusan MK. Ada hal yang ditabrak juga, maka indeksnya bertambah rendah,” pungkasnya. (*)

editor: RED

Author: Redaksi