JAKARTA, BLALAK-— Masyarakat perlu lebih giat mengawasi kerja lembaga penyelenggara Pemilu, yakni Bawaslu, KPU, TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat negara lainnya. Hal ini penting agar pihak-pihak tersebut tidak mengistimewakan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik tertentu dalam Pemilu 2024.
“Maka yang harus mendorong Bawaslu memainkan peranan untuk menjalankan tugas, mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak terjadi memberi keistimewaan kepada calon tertentu atau membiarkan pelanggaran itu terjadi” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo, Senin (27/11/2023) di Jakarta.
Pemilu yang jujur dan adil (jurdil) hanya dapat terjadi kalau semua pihak bersama-sama mengawasi jalannya penyelenggaraan yang transparan agar bertindak netral dan tidak berpihak.
“Maka Bawaslu harus berperan secara aktif, kalau bawaslu tidak aktif, maka masyarakat harus mengingatkan, menegur, mengkritik, bahkan bisa masyarakat bisa memberikan mosi tidak percaya kepada bawaslu karena Bawaslu tidak menjalankan tugasnya,” imbuh Romo Benny.
Pengawasan berlapis
Pengawasan berlapis, baik oleh Bawaslu selaku penyelenggara maupun masyarakat sipil. Tindakan ini demi keadaban bangsa dan terciptanya sebuah pemerintahan yang memiliki kepercayaan yang tinggi di mata publik.
“Kalau pemilu tahun ini dipenuhi dengan kecurangan, ketidakbahagian publik, dan pemilu itu penuh dengan cacat, maka jalannya pemerintahan akan… ya iyaa… Makanya jangan kita mempermainkan pemilu dengan menggunakan cara-cara yang penuh manipulatif,” jelas Romo Benny.
Jika semua pihak berkomitmen untuk menjaga jalannya pemilu yang Luber-Jurdil, netralitas bukan sekedar jargon, maka Pemilu dapat menjadi pesta demokrasi yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan.
Romo Benny, yang juga rohaniawan Katolik ini menambahkan, elemen masyarakat disini termasuk tokoh agama. “Peranan tokoh agama memberikan kesejukan, pendidikan politik, dan paling penting bagaimana tokoh agama memberikan kesejukan dan tidak memprovokasi, tetapi memberikan kecerahan, agar pemilu yang adil dan damai, dan kita bersama-sama mengawalnya,“ ungkap Romo Benny.
Butuh kejujuran
Sementara itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) berharap para penyelenggara pemilu mengedepankan kejujuran dalam menjalankan tugas. “Kita sangat berharap dan mengimbau bahwasanya kejujuran itu modal utama. Kunci keselamatan itu kejujuran. Makanya kita berharap semuanya mengutamakan kejujuran, hati nurani, agar terpilih pemimpin yang kredibel,” terangnya.
Menurutnya, ketika proses pemilihan pemimpin melanggar aturan dan tidak sesuai asas luber jurdil, maka akan menghasilkan pemimpin yang kurang terlegitimasi.
“Kalau prosesnya ada yang tidak benar itu kan kurang legitimate di masyarakat. Oleh karena itu kita berharap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, semua yang terlibat mari bersama-sama menjalankan amanah,” tandasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan umum. Jika masyarakat abai terhadap pemilu, maka justru mereka yang merugi karena mendapatkan pemimpin dan pemerintahan yang kurang kredibel dan kurang legitimasi.
“Jadi, semua harus terlibat langsung. Justru kalau kita aktif ikut mengawasi, mengawal proses ini, ya kita akan rugi selama lima tahun,” tegasnya.
Ia juga meminta agar publik tidak pesimistis di tengah isu kecurangan dan ketidaknetralan Pemilu 2024. “Justru kita harus, ini kewajiban, untuk ikut dalam mengawasi. Jangan pesimistis, kita masih yakin masih banyak orang yang punya hati nurani,” tegasnya.(*)
editor: RED
