Presiden Jokowi Sang Sutradara Drama Politik

Saat memberikan sambutan dalam perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar pada Senin, 6 November 2023 di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

“Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana,” kata Presiden.

Jika itu sebuah drama, maka siapa sesungguhnya sutradaranya. Pakar Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Nyarwi Ahmad seperti agak heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut. Alasannya, saat ini publik telah mengetahui dengan terang benderang siapa sesungguhnya berada di balik drama tersebut.

Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat yang berpikiran kritis melihat presiden berada di dalam drama itu, dan menjadi bagian penting. Malah beberapa pihak mensinyalir, salah satu sutradara di balik drama itu adalah presiden.” kata Nyarwi melalui sambungan telepon hari ini (7/11).

Drama dimulai saat desas desus rencana Gibran maju sebagai Cawapres. Kemudian muncul gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.  Muncul pula kategori sempalan yakni pernah menjadi pejabat daerah..

“Kenapa politik itu menjadi drama, dramaturgi, panggung pertunjukan, karena faktanya publik disuguhkan selama beberapa minggu terakhir drama yang luar biasa, soal pencawapresan Gibran misalnya. Belum lagi soal drama di MK, putusan MK yang dianggap buka  jalan Gibran.” jelas Nyarwi.

Hasil survei

Berdasarkan hasil survei terkini dari Charta Politika, mayoritas publik menganggap Jokowi ikut terlibat dalam putusan MK. Hal ini menunjukkan bahwa publik menyadari ‘kepentingan berlapis’ Presiden Jokowi. “Bahwa keberadaan Presiden Jokowi sebagai individu, posisinya di PDIP sebagai petugas partai, kemudian terdengar pula rumor tentang peran dia, keberadaan dia dalam pilpres. Itu semua menjadi drama,” ujar Nyarwi.

Daripada drama, presiden menyatakan, lebih baik kita menunjukkan demokrasi yang berkualitas.  Mestinya pertarungan gagasan, pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. ”Jokowi sebagai presiden menjadi sangat sentral dalam politik hari ini. Ingin demokrasi berkualitas, maka perlu adanya leadership untuk mengawalnya agar demokrasi kita naik kelas, bukan cuma ritual lima tahunan, “ jelas Nyarwi.

Demokrasi yang berkualitas juga mengedepankan kepentingan rakyat, prinsip trias politica, bukan elit. Nyarwi mencontohkan, tidak semua kebijakan publik dalam menghasilkan UU sepenuhnya berbasis kehendak rakyat, misalnya UU Cipta Kerja yang banyak mendapat kritik namun mendapat dukungan sepenuhnya dari elit pemerintahan.

Hancurnya Demokrasi Rasional

Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Pro. Firman Noor menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan. Hal itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi saat ini tengah disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme. Presiden Joko Widodo memiliki andil dalam putusan tersebut.

Ditambah lagi Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman memiliki hubungan kerabat dengan Jokowi. Dengan demikian muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan di Pilpres 2024.

Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional. Padahal, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan. “Artinya demokrasi ini, pertimbangannya bukan ideologis, bukan DNA dia, tapi rasionalitas,” tambahnya.

Demokrasi rasional akan memungkinan seseorang yang berpengalaman, dan teruji untuk maju sebagai pemimpin. Sebaliknya, hal itu tidak terjadi pada Indonesia jika kondisi saat ini dibiarkan berlarut.

“Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji tapi harus kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” terangnya.

Harus bersama

Demokrasi membuat semua orang terlibat dalam proses bernegara dari hulu hingga hilir. Proses demokrasi seharusnya dilakukan bersama bersama rakyat atau pemilih. Pemilih diajak untuk ikut serta dalam penentuan kandidat.

“Seperti pelanggan diberikan daftar menunya. Jadi boleh memilih, tapi proses memilihnya sudah ditentukan sama dapur yang eksklusif. Demokrasi tidak boleh seperti itu, demokrasi harus terbuka. Pelibatannya sejak awal,” tandasnya.

Yang terjadi di Indonesia adalah ada segelintir elite yang bekerja atas dasar kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan  “Yang terjadi adalah ada proses yang nir-partisipasi dalam penentuan pengkandidasian orang-orang yang berhak maju atau tidak. Penentunya di sini, sayangnya adalah ikatan keluarga. Porsi ikatan keluarga lebih besar, bukan pertimbangan lain-lain,” pungkasnya. (**)

Editor: RED

Jangan lewatkan!

Tergerusnya Elektabilitas Prabowo-Gibran Bukti Rakyat Kecewa

Author: Redaksi