JAKARTA, BLALAK-– Larangan politik dinasti sepatutnya diatur secara tegas. Karena praktek buruk itu berpotensi menimbulkan bahaya yang besar bagi kelangsungan negara, seperti penghancuran demokrasi. Kendati demikian,...
JAKARTA, BLALAK– Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Bivitri Susanti menyebut banyak pihak yang mengungkapkan untuk beralih (move on) dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, dia...
JAKARTA, BLALAK– Beberapa elemen tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis, dan akademisi akan mengajukan laporan pelanggaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu). Mereka menilai proses Pilpres...